Pengelola LPPL Radio Kanjuruhan FM Lakukan Kunker Ke LPPL Radio Mahardhika FM
BLITAR - Kamis siang (28/09), rombongan dari Dinas Kominfo Kabupaten Malang melakukan kunjungan kerja ke LPPL Radio Mahardhika FM.
Safuan Kasi Pelayanan Publik Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Malang pada Jum’at (29/09), mengatakan bahwa saat ini LPPL Radio Kanjuruhan berada dibawah Dinas Kominfo, tepatnya sejak awal tahun 2017. Sementara sebelumnya berada di bagian humas. Saat ini mulai dilakukan perencanaan guna pembenahan, agar keberadaan radio itu bisa menjadi jujugan referensi informasi bagi masyarakat setempat. Menurut Safuan, sengaja memilih LPPL Radio mahardhika FM Kota Blitar, karena dianggap lebih maju, dan menjadi salah satu dari dua LPPL di Provinsi Jawa Timur yang telah mengantongi izin resmi.
Sementara itu, Mujianto, S.Sos., M.Si Direktur utama LPPL Radio Mahardhika FM mengaku membagikan berbagai informasi yang dibutuhkan LPPL Radio Kanjuruhan, seperti penataan organisasi, pelaksanaan kegiatan, pembiayaan maupun sarana prasarana. Sementara terkait pengurusan izin resmi, memang membutuhkan proses. Selain itu juga dukungan penuh dari berbagai pihak, salah satunya pimpinan daerah.(ram)
Safuan Kasi Pelayanan Publik Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Malang pada Jum’at (29/09), mengatakan bahwa saat ini LPPL Radio Kanjuruhan berada dibawah Dinas Kominfo, tepatnya sejak awal tahun 2017. Sementara sebelumnya berada di bagian humas. Saat ini mulai dilakukan perencanaan guna pembenahan, agar keberadaan radio itu bisa menjadi jujugan referensi informasi bagi masyarakat setempat. Menurut Safuan, sengaja memilih LPPL Radio mahardhika FM Kota Blitar, karena dianggap lebih maju, dan menjadi salah satu dari dua LPPL di Provinsi Jawa Timur yang telah mengantongi izin resmi.
Sementara itu, Mujianto, S.Sos., M.Si Direktur utama LPPL Radio Mahardhika FM mengaku membagikan berbagai informasi yang dibutuhkan LPPL Radio Kanjuruhan, seperti penataan organisasi, pelaksanaan kegiatan, pembiayaan maupun sarana prasarana. Sementara terkait pengurusan izin resmi, memang membutuhkan proses. Selain itu juga dukungan penuh dari berbagai pihak, salah satunya pimpinan daerah.(ram)
- Log in to post comments
